Dumai – Forum Kelompok Usaha Bersama Bersatu Jaya Kota Dumai (FKUB Bersatu Jaya) menggelar konsolidasi bersama para pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan pada Jumat (17/04/2026). Pertemuan yang berlangsung di Sektetariat tersebut membahas berbagai persoalan yang dihadapi nelayan tangkap, khususnya yang berkaitan dengan dampak aktivitas industri di wilayah pesisir Kota Dumai.
Dalam pertemuan tersebut, pengurus KUB yang tergabung dalam FKUB menyepakati beberapa poin penting sebagai langkah bersama dalam memperjuangkan kepentingan nelayan.
Ketua FKUB Bersatu Jaya Kota Dumai, Kaharman, mengatakan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya menyatukan sikap dan langkah nelayan dalam menghadapi berbagai persoalan yang selama ini dirasakan di lapangan.
“Melalui konsolidasi ini, para pengurus KUB sepakat mendesak pemerintah dan pelaku usaha atau industri di kawasan pesisir untuk merespons secara serius berbagai keluhan yang selama ini disampaikan nelayan tangkap,” ujar Kaharman.
Selain itu, pengurus KUB melalui FKUB juga sepakat membuka ruang kolaborasi, dengan mengajak organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat advokasi nelayan kedepannya. Dalam hal ini, FKUB mengajak Malaya Research and Development, Indonesian Port Integrity Watch (IPIW), serta Aliansi Advokasi Koperasi Jasa TKBM Riau untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak nelayan yang terdampak aktivitas industri di wilayah pesisir Kota Dumai.
Saat diwawancarai dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari lembaga masyarakat sipil yang hadir menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan kepada para nelayan kedepannya.
“Kami siap melakukan pendampingan terhadap aspirasi bapak-bapak nelayan yang selama beberapa dekade terakhir secara perlahan merasa tergusur akibat perkembangan industri di wilayah pesisir Kota Dumai,” ujarnya.
Dalam konsolidasi itu, para pengurus KUB juga menyampaikan harapan kepada seluruh pelaku usaha yang beroperasi di kawasan pesisir agar lebih memperhatikan keberadaan nelayan yang saat ini lebih kurang 280 kepala keluarga berprofesi nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari laut.
“Kami berharap pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan pesisir juga memperhatikan nasib nelayan eksisting yang sejak dahulu menjadikan kegiatan melaut sebagai sumber penghidupan keluarga, bahkan sudah berlangsung turun-temurun dari orang tua mereka,” kata Kaharman.
Selain itu, para pengurus KUB juga meminta kepada pemerintah, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil untuk turut memberikan pembinaan dan pendampingan kepada nelayan agar mampu berkembang sebagai pelaku usaha yang lebih mandiri dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik.
Menurut Kaharman, pembinaan dan pendampingan tersebut penting agar nelayan tidak hanya bertahan sebagai pekerja tradisional, tetapi juga mampu berkembang menjadi pelaku usaha perikanan yang lebih kuat secara ekonomi.
“Hal ini penting kita dorong bersama, karena kita khawatir jika kondisi nelayan tidak diperhatikan, generasi mendatang tidak lagi melihat profesi nelayan sebagai pekerjaan yang menjanjikan bagi keberlangsungan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Melalui konsolidasi ini, FKUB Bersatu Jaya menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi nelayan serta mendorong terciptanya keseimbangan antara pembangunan industri dan keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir di Kota Dumai.
