DUMAI, 22 Juni 2026 – Gelombang protes terhadap penanganan konflik Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Dumai kembali mengemuka. Sedikitnya lima ratusan massa yang tergabung dalam organisasi Tegak Untuk Amanah dan Harga Diri (TUAH) Dumai menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik strategis, yakni Polres Dumai, Kantor KSOP Dumai, dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai, Senin (22/6).
Aksi tersebut menjadi sinyal bahwa konflik tata kelola TKBM di salah satu pelabuhan penting di pesisir timur Sumatera itu belum menemukan titik temu. Persoalan yang awalnya berkutat pada legalitas, penataan koperasi, dan pengelolaan tenaga kerja bongkar muat kini berkembang menjadi isu yang menyentuh aspek penegakan hukum, perlindungan hak pekerja, hingga stabilitas sosial masyarakat pelabuhan.
Koordinator Lapangan Aksi, Hermanto, S.H., menegaskan bahwa demonstrasi dilakukan untuk menyuarakan keresahan masyarakat dan anggota koperasi yang merasa keberadaan mereka terancam oleh berbagai kebijakan dan proses hukum yang berkembang dalam konflik tersebut.
“Konflik TKBM di Dumai tidak boleh diselesaikan dengan pendekatan yang menimbulkan ketakutan, kriminalisasi, atau keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Negara harus hadir sebagai penjamin keadilan bagi seluruh pihak,” kata Hermanto dalam keterangannya.
Minta Aparat Tetap Netral
Dalam aksi di Polres Dumai, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk permintaan agar aparat kepolisian menjaga netralitas dalam menangani berbagai laporan yang berkaitan dengan konflik koperasi TKBM. Massa juga meminta agar tidak terjadi politisasi maupun kriminalisasi yang dapat memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Menurut Hermanto, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan proporsional tanpa menjadi instrumen yang memperdalam konflik yang saat ini terjadi di lingkungan pelabuhan.
Ia menilai, apabila pendekatan hukum digunakan secara tidak objektif, maka bukan hanya koperasi yang terdampak, tetapi juga ribuan pekerja yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada aktivitas bongkar muat di pelabuhan.
Soroti Kebijakan KSOP Dumai
Selain mendatangi Polres Dumai, massa juga melakukan aksi di Kantor KSOP Dumai. Dalam pernyataan sikapnya, TUAH Dumai mendesak agar seluruh koperasi yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Koperasi Jasa (AAKJ) TKBM Riau mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses administrasi dan penerbitan dokumen operasional.
Massa bahkan meminta Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini diterapkan di lingkungan KSOP Dumai serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mereka nilai perlu ditelusuri secara independen.
Hermanto mengatakan bahwa masyarakat pelabuhan membutuhkan kepastian hukum yang tidak hanya mengedepankan aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap para pekerja serta koperasi lokal yang telah lama beroperasi.
Isu Sosial dan Stabilitas Daerah
Aksi juga berlangsung di LAMR Kota Dumai. Massa meminta lembaga adat mengambil peran dalam menjaga harmoni sosial dan mendorong penyelesaian konflik secara bijaksana. Mereka juga menyoroti sejumlah pernyataan yang dinilai berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat.
Menurut Hermanto, konflik TKBM tidak boleh berkembang menjadi persoalan yang memecah belah masyarakat atau menyeret isu-isu sensitif yang berpotensi mengganggu persatuan warga Dumai.
“Yang diperjuangkan hari ini bukan hanya soal koperasi, tetapi juga soal kepastian kerja, rasa keadilan, dan masa depan masyarakat pelabuhan. Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan dialog serta penyelesaian yang objektif,” ujarnya.
Cerminan Persoalan Tata Kelola Pelabuhan Nasional
Pengamat menilai dinamika yang terjadi di Dumai dapat menjadi refleksi persoalan tata kelola kepelabuhanan nasional, khususnya terkait hubungan antara regulator, koperasi TKBM, badan usaha pelabuhan, dan pekerja bongkar muat.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai daerah menghadapi tantangan serupa terkait penataan koperasi TKBM, penerbitan izin operasional, perlindungan pekerja, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa kepelabuhanan.
Karena itu, penyelesaian konflik di Dumai dinilai perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
Aksi yang berlangsung pada Senin tersebut berjalan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Massa berharap pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan otoritas pelabuhan dapat segera mengambil langkah konkret guna menciptakan kepastian hukum, menjaga kondusivitas daerah, dan melindungi kepentingan para pekerja serta masyarakat pelabuhan.
