Jakarta, 3 Juni 2026 — Menanggapi berkembangnya polemik mengenai tata kelola Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan koperasi di Pelabuhan Dumai yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian publik, Koordinator Aliansi Pemuda Riau Jakarta, Dhery Perdana Nugraha, menegaskan bahwa dirinya tidak berada pada pihak koperasi, serikat pekerja, maupun kelompok TKBM mana pun yang sedang berselisih dalam permasalahan tersebut.
Menurut Dhery, sikap yang selama ini disampaikannya melalui berbagai pernyataan media semata-mata merupakan bentuk kepedulian terhadap prinsip keadilan, kebebasan berserikat, dan kepastian hukum bagi masyarakat pekerja di Kota Dumai.
Polemik yang terjadi saat ini diketahui berkaitan dengan tata kelola TKBM, pembentukan UUPJ-TKBM, serta keberadaan koperasi-koperasi yang beroperasi di kawasan pelabuhan Dumai.
“Saya tegaskan bahwa saya tidak tergabung, tidak menjadi pengurus, dan tidak memiliki kepentingan pada koperasi maupun kelompok TKBM mana pun yang saat ini berpolemik di Kota Dumai.
Posisi saya sebagai Koordinator Aliansi Pemuda Riau Jakarta adalah berdiri untuk kepentingan masyarakat luas dan memastikan prinsip keadilan tetap ditegakkan,” ujar Dhery Perdana Nugraha.
Dhery menyayangkan munculnya suasana yang semakin memanas akibat konflik berkepanjangan tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kota Dumai seharusnya hadir sebagai penengah yang mampu meredam ketegangan dan membuka ruang dialog yang sehat bagi seluruh pihak.
“Saya menyayangkan apabila ada pernyataan-pernyataan yang justru berpotensi memperkeruh suasana.
Walikota Dumai seharusnya berdiri di tengah seluruh masyarakat Dumai, menjadi penyejuk, menjadi pemersatu, dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang merasa dipinggirkan.
”Dhery menegaskan bahwa konstitusi Indonesia telah menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan membentuk organisasi maupun koperasi.
Oleh karena itu, setiap koperasi yang memenuhi ketentuan hukum harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
“Negara menjamin kebebasan berserikat dan berkoperasi. Jangan sampai ada kesan bahwa ruang usaha dan ruang pengabdian masyarakat hanya dimiliki oleh satu kelompok tertentu. Semua pihak yang memenuhi aturan harus diberikan kesempatan yang sama.
”Lebih lanjut, Dhery juga mendukung agar kesempatan kerja di sektor bongkar muat pelabuhan Dumai dapat terbuka secara adil bagi seluruh tenaga kerja yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
“Pelabuhan Dumai merupakan salah satu urat nadi perekonomian Riau. Karena itu, kesempatan bekerja harus terbuka secara adil.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa hanya satu kelompok TKBM saja yang dapat bekerja di pelabuhan. Selama memenuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, seluruh tenaga kerja harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencari nafkah dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
”Menurut Dhery, yang paling dibutuhkan saat ini adalah dialog, kepastian hukum, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas, bukan narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat pekerja pelabuhan.
Polemik TKBM Dumai sendiri dalam beberapa waktu terakhir telah memunculkan perdebatan mengenai tata kelola, keberadaan koperasi-koperasi TKBM, serta dugaan dominasi atau monopoli dalam pengelolaan tenaga kerja bongkar muat di kawasan pelabuhan.
“Aliansi Pemuda Riau Jakarta mendukung terciptanya iklim pelabuhan yang sehat, kompetitif, kondusif, dan berkeadilan. Kepentingan pekerja, koperasi, dunia usaha, dan masyarakat harus ditempatkan secara seimbang.
Jangan ada monopoli, jangan ada diskriminasi, dan jangan ada pihak yang merasa menjadi pemilik tunggal ruang ekonomi masyarakat.
”Dhery menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan musyawarah dan menjaga kondusivitas Kota Dumai demi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan investasi di Provinsi Riau.
Dhery Perdana NugrahaKoordinator Aliansi Pemuda Riau Jakarta
