Dumai – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai kembali melancarkan kritik keras terhadap aparat penegak hukum terkait belum tuntasnya penanganan dugaan aktivitas gudang BBM subsidi ilegal dan gudang CPO ilegal di Kota Dumai.
Setelah sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di Polda Riau dan membuat laporan, GEMPA kini memastikan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional melalui aksi unjuk rasa di Mabes Polri pada 30 Juni 2026 mendatang.
Koordinator Umum GEMPA, Ansor, mengatakan bahwa langkah tersebut diambil karena hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum, baik Polres Dumai maupun Polda Riau, terhadap sejumlah laporan yang telah disampaikan masyarakat dan kelompok mahasiswa.
Menurut Ansor, lemahnya penindakan terhadap dugaan praktik ilegal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul terhadap para pemain besar yang diduga memiliki kekuatan modal dan jaringan.
“Masyarakat mempertanyakan keberanian aparat dalam membongkar dugaan mafia BBM subsidi dan mafia CPO ilegal di Kota Dumai.
Jika laporan sudah masuk, aksi sudah dilakukan, tetapi aktivitas di lapangan masih berjalan seperti biasa, maka wajar apabila publik bertanya ada apa sebenarnya di balik semua ini,” tegas Ansor.
Ia menilai, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan telah menyentuh aspek keadilan sosial dan tata kelola negara.
BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil justru diduga menjadi komoditas yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan besar.
Di sisi lain, aktivitas gudang CPO ilegal yang diduga masih beroperasi juga dinilai berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan dan pengawasan tata niaga komoditas strategis.
Ansor menyebut bahwa selama ini Dumai dikenal sebagai salah satu kota strategis dalam jalur distribusi energi dan komoditas di Provinsi Riau.
Karena itu, menurutnya, negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang diduga bermain di sektor ilegal.
“Kalau benar negara serius memberantas mafia migas dan mafia komoditas, maka Dumai harus menjadi perhatian khusus.
Jangan sampai masyarakat melihat ada kesan pembiaran terhadap praktik-praktik yang merugikan rakyat dan negara,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, GEMPA telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Polda Metro Jaya terkait rencana demonstrasi di Mabes Polri.
Selain itu, GEMPA juga telah mengirimkan surat tembusan kepada Kapolda Riau.
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, surat tembusan tersebut telah diterima oleh Setum Polda Riau pada 22 Juni 2026, dengan perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Penyampaian Aspirasi.
Surat itu menjadi pemberitahuan resmi bahwa GEMPA akan membawa isu dugaan mafia BBM subsidi dan mafia CPO ilegal ke tingkat Mabes Polri.
Dalam aksi nanti, GEMPA berencana mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan berbagai laporan yang telah disampaikan masyarakat.
Mereka juga meminta adanya langkah konkret dalam membongkar jaringan yang diduga terlibat dalam aktivitas gudang BBM subsidi ilegal dan gudang CPO ilegal di Kota Dumai.
Ansor menegaskan bahwa aksi tersebut bukan hanya membawa kepentingan organisasi mahasiswa semata, melainkan suara masyarakat yang selama ini menginginkan kepastian hukum.
“Kami datang jauh-jauh ke tanah jawa dan ke Mabes Polri bukan untuk mencari sensasi politik. Kami datang membawa kegelisahan masyarakat yang ingin melihat hukum berdiri tegak tanpa kompromi. Jika aparat daerah belum mampu memberikan jawaban yang jelas, maka kami akan meminta perhatian langsung dari pimpinan tertinggi Polri,” ujarnya.
Ia menambahkan, aksi 30 Juni mendatang akan menjadi momentum untuk menguji komitmen negara dalam memberantas mafia-mafia ekonomi yang selama ini dianggap menjadi salah satu penyebab kebocoran subsidi dan kerugian negara.
“Jangan sampai slogan pemberantasan mafia hanya menjadi narasi di atas kertas. Rakyat menunggu tindakan nyata. Jika hukum tidak hadir, maka kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan terus tergerus,” tutup Ansor.
