REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta semua pihak membuka diri terhadap kritik dan masukan dalam mengatasi mahalnya dolar Amerika Serikat (AS), tingginya imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), serta melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
“Ini sebagai cerminan untuk kita sendiri,” ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan saat ini Indonesia menghadapi tekanan serius pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan imbal hasil SBN. Di lantai bursa, IHSG juga menunjukkan tren pelemahan. Menurut Said, Indonesia tidak perlu menuding sentimen eksternal, seperti kebijakan hawkish Bank Sentral AS (The Fed) maupun konflik di kawasan Teluk yang masih bergejolak, karena faktor-faktor tersebut berada di luar kendali pemerintah.
Karena itu, kata Said, yang perlu dilakukan adalah menyiapkan langkah yang lebih terencana dengan eksekusi yang baik untuk mengatasi mahalnya dolar AS, tingginya imbal hasil SBN, serta turunnya IHSG.
Dalam mengatasi kondisi tersebut, Said merekomendasikan pemerintah memulihkan kepercayaan pelaku usaha melalui tiga langkah utama.
Pertama, menjaga konsistensi kebijakan. Ia berpendapat ketidakpastian kebijakan menjadi risiko besar bagi pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan lebih mengedepankan dialog multipemangku kepentingan yang produktif atas setiap rencana kebijakan.
Kedua, mengelola kebijakan fiskal yang sehat. Banggar DPR mengapresiasi usulan pemerintah yang menetapkan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan pasar,” tuturnya.
Apalagi, lanjut dia, jika pada tahun ini realisasi defisit dapat lebih rendah, yakni setidaknya berada pada kisaran 2,58 persen, dibanding target APBN 2026 sebesar 2,68 persen dan realisasi 2025 yang mencapai 2,81 persen. Kondisi tersebut dinilai dapat menunjukkan tren fiskal yang positif.
Selain itu, pelaku pasar juga mengharapkan reformasi tata kelola berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Said menyarankan pemerintah memperbaiki kapasitas pelaksana, menghindari konflik kepentingan, membangun ekosistem rantai pasok, serta lebih fokus pada target sasaran dan daerah prioritas.
Ketiga, di sektor pasar modal, Banggar DPR mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperbaiki tata kelola bursa, meningkatkan transparansi kepemilikan saham, menambah porsi saham publik (free float) di atas 15 persen, serta terus mengevaluasi dan memperbaiki organisasi regulator mandiri (self-regulatory organization/SRO) di pasar modal Indonesia.
sumber : Antara
