REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPR RI dan pemerintah menyepakati target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan nasional ditargetkan turun ke kisaran 6 persen hingga 6,5 persen.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan target tersebut menjadi salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam pembahasan Panja Pertumbuhan bersama pemerintah.
“Tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0 persen hingga 6,5 persen. Kemiskinan ekstrem ditargetkan 0 persen,” kata Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah, Kamis (11/6/2026).
Selain target kemiskinan, DPR dan pemerintah juga menyepakati sasaran pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30 persen hingga 4,87 persen.
Dalam asumsi dasar ekonomi makro, nilai tukar rupiah disepakati berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Adapun suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan pada rentang 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Di bidang fiskal, rasio pendapatan negara disepakati sebesar 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara defisit APBN 2027 dipatok pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB.
Misbakhun mengatakan seluruh hasil pembahasan panitia kerja telah disepakati antara Komisi XI DPR RI dan pemerintah.
“Dengan adanya kesepakatan tersebut, saya nyatakan kesimpulan rapat ini disepakati dan ditetapkan,” ujar Misbakhun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan program prioritas untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam KEM-PPKF 2027.
Menurut Purbaya, target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen menjadi tahapan menuju sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
“Untuk itu, pemerintah akan terus memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, termasuk melalui Danantara,” kata Purbaya.
