JAKARTA – Aliansi Pemuda Riau Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) yang telah melaporkan dugaan praktik mafia tata niaga crude palm oil (CPO) ilegal ke Mabes Polri dan meminta pengawasan langsung dari Bareskrim Polri.
Koordinator Aliansi Pemuda Riau Jakarta, Dhery Perdana Nugraha, menilai langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam mendorong penegakan hukum terhadap dugaan praktik-praktik ilegal yang berpotensi merugikan negara, mencederai tata kelola industri kelapa sawit nasional, serta merusak iklim usaha yang sehat di Provinsi Riau.
“Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Riau harus terbebas dari segala bentuk praktik mafia tata niaga CPO yang diduga merugikan negara dan masyarakat.
Kami mendukung penuh langkah GEMPA yang telah membawa persoalan ini ke Mabes Polri agar mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum,” ujar Dhery Perdana Nugraha.
Menurut Dhery, dugaan praktik tata niaga CPO ilegal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga dapat berdampak terhadap stabilitas industri sawit, merugikan petani, serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan hukum.
Ia meminta Bareskrim Polri melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri alur distribusi, asal-usul komoditas, dokumen perizinan, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
“Kami berharap Mabes Polri tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Jika terdapat dugaan tindak pidana dalam tata niaga CPO, maka harus diusut secara profesional dan transparan hingga ditemukan pihak yang paling bertanggung jawab.
“Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegasnya.
Dhery menambahkan bahwa sektor kelapa sawit merupakan salah satu penopang utama perekonomian Riau dan nasional.
Oleh karena itu, praktik-praktik yang berpotensi merusak tata kelola industri sawit harus ditindak tegas demi menjaga kepercayaan publik dan kepastian hukum bagi dunia usaha.
“Penegakan hukum terhadap dugaan mafia CPO akan menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat, petani sawit, serta menjaga tata kelola industri yang sehat dan berkeadilan.
Kami meminta Kapolri dan Kabareskrim memberikan perhatian khusus terhadap laporan yang telah disampaikan GEMPA karena persoalan ini menyangkut kepentingan publik yang luas,” lanjut Dhery.
Aliansi Pemuda Riau Jakarta menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut dan mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat agar proses penegakan hukum berjalan objektif, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dhery Perdana NugrahaKoordinatorAliansi Pemuda Riau Jakarta
