DUMAI — Genap 100 hari masa kepemimpinan Wali Kota Dumai H. Paisal, SKM, MARS dan Wakil Wali Kota Sugiyarto pada Jumat (30/5/2025), beragam capaian dan harapan mulai terlihat dalam pembangunan Kota Dumai. Duet pemimpin ini dinilai kompak menjalankan tugas masing-masing dan mulai menunjukkan hasil positif.
Kepemimpinan periode kedua Paisal yang kini berpasangan dengan Sugiyarto—yang baru pertama kali menjabat sebagai wakil wali kota—telah menorehkan sejumlah kemajuan. Sejumlah program kerja prioritas sudah mulai dijalankan, bahkan sebagian mendekati tahap penyelesaian. Salah satu sorotan utama adalah penanganan keluhan masyarakat terkait infrastruktur, yang mendapat respon cepat dari pemerintah kota.
Kota Dumai juga berhasil mempertahankan serta menambah sejumlah prestasi yang sebelumnya telah diraih. Kinerja kolaboratif kepala daerah dan wakilnya menjadi sorotan positif dari berbagai pihak.
Koordinator Daerah BEM se-Kota Dumai, Bimo Laksono, memberikan apresiasi atas kinerja awal pasangan Paisal–Sugiyarto. Ia menyatakan bahwa 100 hari memang waktu yang singkat, namun cukup penting sebagai fase awal menata arah pembangunan menuju “Dumai Kota Idaman”.
“Saya melihat gerak cepat pemerintah cukup baik. Mereka responsif terhadap aspirasi masyarakat, aktif menyelenggarakan berbagai event kemasyarakatan, dan tampil sebagai tim yang solid. Tidak terlihat adanya perebutan panggung, justru saling mengisi dan bekerja sama,” ungkap Bimo, Jumat malam (30/5/2025).
Lebih lanjut, Bimo menekankan bahwa BEM se-Kota Dumai akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan objektif terhadap kebijakan publik.
“Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus terlibat aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk kepedulian, bukan serangan, dan harus disambut sebagai bagian dari semangat membangun kota yang lebih baik, transparan, serta berpihak kepada rakyat.
Bimo juga mengingatkan pentingnya pelibatan strategis pemuda dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan publik.
“Mahasiswa dan pemuda belum mendapat ruang yang cukup. Pemerintah daerah harus lebih terbuka dalam memberi akses partisipasi agar pembangunan berjalan partisipatif dan berkelanjutan,” tutupnya.
