Suarapertama.com – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti masih tingginya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara non-prosedural dari Jawa Timur.
Dalam kunjungan kerja BAM DPR RI ke Surabaya, ia menegaskan pentingnya segenap pemangku kebijakan untuk bersinergi mencegah praktik perdagangan orang dan eksploitasi PMI di luar negeri.
Oleh sebab itu, BAM DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka menyerap aspirasi dan meninjau langsung kondisi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dirinya menyampaikan keprihatinan atas maraknya keberangkatan PMI melalui jalur non-prosedural yang menempatkan mereka dalam posisi rentan terhadap kekerasan dan perdagangan orang.
“Banyak PMI yang masih berangkat melalui jalur tidak resmi. Ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena sangat membahayakan keselamatan mereka di negara tujuan,” tegas Netty saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik BAM DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (22/5/2025).
Menurutnya, tantangan besar dalam tata kelola migrasi PMI bukan hanya pada penempatan, tetapi juga pada kesiapan perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Ia menyoroti pentingnya pemenuhan hak informasi, pelatihan, serta akses bantuan hukum bagi calon PMI sejak dari kampung halaman.
Netty juga meminta kejelasan kesiapan Jawa Timur dalam menghadapi kemungkinan pencabutan moratorium pengiriman PMI ke kawasan Timur Tengah. Menurutnya, regulasi harus benar-benar dipastikan terlaksana di lapangan, bukan hanya berhenti di atas kertas.
“Kami ingin melihat bagaimana kesiapan sistem perlindungan ketika moratorium dicabut. Apakah sudah ada pemetaan risiko? Bagaimana koordinasi antarinstansi? Ini bukan hal sepele,” ujar politisi PKS ini.
Walaupun begitu, ia mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mengembangkan layanan pelatihan dan pemberdayaan PMI, namun tetap menekankan perlunya penguatan pengawasan dan edukasi hukum agar masyarakat tidak terjebak dalam bujuk rayu penyalur ilegal. Kunjungan ini juga menjadi ajang pengumpulan masukan langsung dari para purna PMI.
Dirinya menekankan suara mereka sangat penting untuk menjadi dasar perubahan kebijakan dan peningkatan pengawasan di tingkat nasional. “Perlindungan PMI adalah cerminan dari kehormatan bangsa. Jika kita gagal melindungi mereka, berarti kita sedang abai terhadap martabat negara sendiri,” pungkas Netty.
Sebagai tambahan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya perlindungan terhadap PMI mulai dari sebelum keberangkatan, selama masa kerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air. Menurut keterangan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, kebijakan penempatan tenaga kerja difokuskan pada sektor formal guna meningkatkan kesejahteraan dan keamanan para pekerja.
Dari laporan yang disampaikan menunjukkan 79.339 PMI asal Jawa Timur yang diberangkatkan sepanjang 2024, hanya 34,30 persen yang bekerja di sektor formal. Oleh karena itu, pemerintah bertekad mengubah komposisi ini dalam lima tahun ke depan melalui pelatihan keterampilan dan edukasi yang lebih intensif.
Salah satu langkah konkret adalah penyediaan pelatihan vokasi di 16 UPT Balai Latihan Kerja milik Pemprov Jatim serta LPK swasta terakreditasi. Calon PMI dibekali kemampuan teknis, bahasa asing, pemahaman budaya negara tujuan, serta kesiapan mental.
Pemerintah juga menghadirkan inovasi berupa Mobil Simpadu-PMI sebagai sarana sosialisasi dan edukasi hukum, serta membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memberikan pelayanan menyeluruh bagi PMI.
Selama agenda berlangsung, turut dihadiri oleh dalam agenda tersebut antara lain: para perwakilan dari Gubernur Jawa Timur beserta jajaran, DPRD Provinsi Jawa Timur, Polda Jawa Timur, Imigrasi Surabaya, dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), serta sejumlah Purna PMI dari berbagai daerah di Jawa Timur. (*)
