Suarapertama.com – Bupati Siak Afni Zulkifli menghadiri Musrenbang RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 yang dilaksanakan di Balai Serindit Gedung Daerah Provinsi Riau, Senin (30/6).
Rapat Musrenbang RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 ini dipimpin langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid dan dihadiri oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementarian Dalam Negeri RI Restuardy Daud, Direktorat PKDTTKD Bappenas RI Anang B Gunawan secara virtual serta Bupati se Provinsi Riau.
Bupati Siak Afni Zulkifli dalam penyampaiannya mengatakan Kabupaten Siak saat ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah provinsi terkait konektivitas infrastruktur jalan dari ibu kota provinsi ke beberapa kabupaten mulai dari KM 11 Tualang sampai KM 11 Koto Gasib yang rusak berat.
“Kami Pemkab Siak tentunnya berharap besar kepada bapak Gubernur Riau terkait perbaikan jalan ini, karena Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang luas jalan terkecil se Provinsi Riau sekitar 4,10 persen atau 110,3 kilometer,” kata Bupati Siak.
Sementara itu, Kabupaten Siak sendiri saat ini menjadi Kabupaten dengan penyumbang PDRB terbesar nomor 3 di Provinsi Riau dan setiap pertumbuhan ekonomi naik 1 persen Kabupaten Siak menyumbang PDRB sebesar 590,7 miliar.
“Jadi kami berharap kepada pak Gubernur terkait beban jalan ini di perpanjang untuk menjadi tanggung jawab provinsi, dan kalau bisa kita usulkan untuk menjadi jalan nasional karena jalan KM 11 Tualang dan KM 11 Koto Gasib ini menjadi penghubung dengan beberapa kabupaten kemudian kami akan konsulidasi bersama forkopimda untuk memasang portal terkait tongnase odol,” ujarnya.
Bupati termuda di Provinsi Riau itu juga menambahkan saat ini Pemerintah Kabupaten Siak telah mengajukan kawasan Istana Siak kedalam kawasan pariwisata strategis nasional dan sumber air dan hutan gambut untuk ekologi.
“Selanjutnya saya minta dukungan pak Gubernur perihal kami Kabupaten Siak saat ini telah mengajukan Istana Siak untuk masuk kedalam Proyek Strategis Nasional dan tidak kalah pentingnya kami di Kabupaten Siak ini lahannya mayoritas HTI dan HGU sedangkan lahan yang HPL hanya 813 ribu hektar hanya 33 persen HPL dan 10 persenya HGU jadi kami mohon dukungan pak Gubernur untuk menuntaskan ini dan memberikan ruang kepada petani-petani kami yang sumber kehidupannya dari perkebunan agar dikemudian hari tidak terjadi lagi konflik lahan,” tutup Afni.
