Suarapertama.com – Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto menyarankan pemerintah mencari alternatif lain untuk hilirisasi batu bara.
Menurutnya, pemerintah jangan terpaku pada program dimethyl ether (DME) dengan cara gasifikasi batu bara untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang tersebut.
Bila secara hitungan ekonomis gasifikasi batu bara lebih mahal daripada impor LPG sebaiknya pemerintah memilih cara lain agar keuangan negara tetap aman.
“Kalau memang hitung-hitungan bisnisnya tidak masuk, sebaiknya program ini tidak dipaksakan. Ujung-ujungnya nanti perlu dana subsidi untuk produksi DME dari APBN. Ini kan seperti nutup kantong kiri dan buka kantong kanan,” terang Mulyanto, Sabtu (19/4).
Anggota Komisi Energi DPR RI 2019-2024 itu sepakat bahwa ide memproduksi DME secara domestik dari gasifikasi batubara ini sangat bagus.
Karena selain dapat menjaga permintaan batubara dalam negeri saat program pensiun dini PLTU dijalankan, program ini juga dapat mengurangi impor LPG sekaligus mengurangi subsidi untuk penggunaan gas LPG tiga kilogram.
Namun tentu saja kalau secara teknologi dan ekonomi hitung-hitungannya masuk.
Untuk diketahui dalam kegiatan media gathering, Kamis (17/4/2025) disampaikan, bahwa MIND ID tengah menghitung dampak proyek DME untuk substitusi LPG. Namun, hasilnya DME jauh lebih mahal dibandingkan dengan impor LPG. Artinya, nilai keekonomian dari DME tidak tercapai dibandingkan dengan impor LPG.
Berita terakhir menyebutkan bahwa pemilik teknologi DME yakni perusahaan AS, Air Product, malah mengundurkan diri dari konsorsium DME ini.
Sementara pada kesempatan lain diberitakan sebenarnya PT. Bukit Asam (PTBA) sudah ada program alternatif pemanfaatan batu bara. PTBA telah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengembangan artificial graphite dan anode sheet untuk bahan baku baterai ion litium (Li-ion) tersebut.
PTBA sendiri tengah menyiapkan anggaran internal sekitar Rp300 miliar untuk mengembangkan pilot project hilirisasi batu bara menjadi grafit sintetis. Mulyanto meminta Pemerintah tidak mengintervensi BUMN secara politis terlalu jauh, agar entitas ekonomi ini dapat tetap tumbuh dengan sehat. (*)
