Suarapertama.com – Situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, mulai mendapat kekhawatiran dari negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Setelah kabut asap yang menyebabkan kualitas udara memburuk di kedua negara ini. Akibatnya kedua negara ini melayangkan protes secara diplomatik ke pemerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, saat memimpin rapat koordinasi penangan Karhutla, di Balai Serindid Gubernur Riau, Rabu (23/7). Yang juga dihadiri, Menteri Kehutanan Raja Juliantoni, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Mentri Lingkungan Hidup, dan Gubernur Riau, Abdul Wahid.
“Karhutla sudah mulai dirasakan oleh negara tetangga Malaysia dan Singapura, telah menyampaikan keprihatinan melalui jalur diplomatik. Kabut asap asap mulai menyebar melintasi batas negara, dan masuk ke wilayah Malaysia dan mengancam Singapura bagian Selatan. Adapun wilayah di Malaysia memiliki kualitas udara buruk denagn indeks dengan pencemaran udara diatas 150 seperti di Malaka, Pahang, dan Selangor dan di Kualalumpur,” ujar Menkopolkam Budi Gunawan.
Dikatakan Menkopolkam, sesuai dengan arahan Presiden bahwa penanganan hutan di Riau saat ini harus menjadi perhatian bersama yang sangat serius dan menjadi komitmen bersama. Khususnya di Provinsi yang statusnya sudah mencapai tingkat darurat. Selain di Riau kata Menkopolkam, Karhutla juga terjadi secara signifikan di Kalbar kemudian Jambi dan Kalsel, 21 Kabupaten Kita telah terdampak, denagn rincian di Riau 7 Kabupaten Kota, Kalbar 4 Kabupaten Kota, Jambi 3 Kabupaten Kota, kemudian Kalsel 7 Kabupaten Kota.
“Dari Rakor yang digelar di Riau ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh kita bersama. Pertama Gubernur Riau telah menetapkan status tanggap darurat pertanggal 22 Juli, yang akan dimobilisasi oleh BNPB melengkapi sumber dayanya. Kedua 50 persen lahan Riau adalah lahan gambut dan rentan kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Menkopolkam juga menegaskan bahwa Karhutla di Riau sengaja dibakar untuk membuak lahan. Baik dari masyarakat maupun dari korporasi. Pihak Polda Riau sudah mengamankan pada pelaku pembakar dan telah di ekspose sebagai efek jera. Namun perlu terus dilakukan pengawasan dan patroli agar tidak terjadi kembali pembakaran dengan sebagai termasuk dengan perusahaan.
“Saat ini terdapat indikasi 213 Haktar lahan hutan dibakar untuk pembukaan lahan sawit. Saat ini sudah di proses 23 kasus dengan 29 tersangka oleh Polda Riau, operasi modifikasi cuaca dan water bombing sudah menunjukkan hasil, tapi perlu peningkatan. Oleh karenanya perlu dukungan bersama dari seluruh yang hadir dalam desh Karhutla dari jajaran Kemenko Polkam, Kementrian Kehutanan Lingkunahn Hiduo BNPB, TNI dan Polri serta Pemerintah daerah seluruh stakholder sekalian langkah-langkahnya,” tegas Menkopolkam.
Target utama yang harus dilakukan dalam penanganan Karhutla kata Menko adalah, untuk memastikan Karhutla dapat segera dipadamkan, sehingga tidak meluas berkepanjangan sampai ke negara tetangga. Oleh karena itu ia meminta kepada personil dan peralatan yang sudah tergelar ini dapat segera di operasionalk dilapangan. Ada beberapa pilar TNI Polri kemudian tiga sampai dengan lima Hely WB tambahan yang sudah di drop termasuk, 1 sampai OMC, untuk segera dimaksimalkan dilapangan.
“Selain itu tim teknis dari Kementrian Kehutanan agar segera digerakkan ke lokasi untuk melakukan asesment dampak dari recofri koordinasi dengan staf kita dilapangan. Audit segera seluruh konsensi yang di Kabupaten Kota yang terdampak kebakaran hutan khususnya konsensi yang berada di radius 5 Km dari hotspot, dan melakukan reviuw izin pembakaran dan lenclearing yang sedang berjalan,” tegas Menkopolkam.
“Selanjutnya moratorium sementara izin baru di lahan gambut minimal sampai situasi darurat ini berakhir dan kita fokus pada wilayah di Riau, Kalbar Jambi dna Kalsel.
Langkah tegas terhadap hukum perlu adanya tundakan tegas agar terus dilakukan secara konsisten polri kejaksaan. Baik terhadap individu dan korporasi,” tegasnya lagi.
