Suarapertama.com – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan KPKNL Fair 2025, Selasa (22/7).
Agenda ini ditaja sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat komunikasi dengan para pemangku kepentingan,
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan satuan kerja mitra KPKNL, khususnya dari bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, lelang, dan penilaian. Tidak hanya itu, KPKNL Dumai juga mengundang elemen publik yang lebih luas, seperti media massa, akademisi, pelaku UMKM, serta masyarakat pengguna layanan.
Kepala KPKNL Dumai, Mohamad Arief Widodo, menegaskan pentingnya komitmen dalam menjaga mutu pelayanan. “Dalam memberikan pelayanan, KPKNL Dumai senantiasa berupayamemberikan yang terbaik. Perbaikan berkelanjutan dan penyelarasan harapan publik menjadi kunci agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pengguna layanan,” ujarnya.
Pelaksanaan FKP ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik. Forum ini menjadi wadah partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan opini, masukan, dan harapan secara terbuka terhadap pelayanan yang diterima.
Sebelum sesi dialog dimulai, disampaikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta informasi mengenai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun2020.
Dalam pemaparannya ditegaskan bahwa “Seluruh layanan yang diberikan oleh KPKNL Dumai adalah GRATIS, kecuali yang secara tegas diatur dalamperaturan perundang-undangan.”
Selanjutnya dilakukan pemaparan standar pelayanan yang berlaku di KPKNL Dumai. Beberapa isu penting yang dibahas dalam sesi tersebut antara lain penetapan status penggunaan dan penjualan Barang Milik Negara (BMN), proses penyelesaian piutang negara, termasuk keringanan utang dan penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), tahapan pelaksanaan lelang, termasuk penyampaian kutipan risalah lelang, pengembalian uang jaminan, serta penyetoran hasil bersih lelang, mekanisme penilaian property.
Sesi dialog berlangsung secara interaktif. Para peserta aktif menyampaikan tanggapan dan usulan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik, lengkap dengan rencana tindak lanjutdan target waktu penyelesaian.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, KPKNL Dumai juga menyelenggarakan KPKNL Dumai Fair yang diisi dengan pemutaran video profil dan kaleidoskop kinerjaKPKNL Dumai tahun 2024. Untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, kegiatan ini juga menghadirkan pelaku UMKM Kota Dumai yang menampilkan beragam produk kuliner dan kerajinan tangan
Forum Konsultasi Publik ini juga menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan KPKNL Dumai dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM).
Kepala KPKNL Dumai kembali menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak demi terwujudnya layanan publik yang bersih dan terpercaya.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangatintegritas ini. Pelayanan publik yang baik hanya dapatterwujud melalui kepercayaan dan partisipasi darimasyarakat,” pungkas Arief.
