Suarapertama.com – Sebanyak 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 memutuskan mengundurkan diri meskipun telah dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan penempatan.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4).
“Jumlah CPNS 2024 yang mengundurkan diri mencapai 1.967 orang,” kata Zudan
Penomena ini sebagian besar terjadi karena penempatan yang jauh dari domisili dan gaji yang dinilai tidak sesuai harapan.
Selain itu, pengunduran diri juga banyak terjadi akibat skema optimalisasi formasi yang diterapkan pemerintah, yakni memindahkan peserta yang tidak lolos di pilihan awal ke formasi kosong di daerah lain.
Dalam pemaparan BKN, lima instansi tercatat memiliki jumlah pengunduran diri CPNS terbanyak.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menempati urutan pertama dengan 640 CPNS yang mengundurkan diri.
Disusul Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan 575 orang, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebanyak 154 orang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebanyak 131 orang, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 121 orang.
Salah satu contoh skema optimalisasi yang dijelaskan adalah ketika pelamar untuk formasi dosen Sosiologi di Universitas Negeri Jember tidak lolos seleksi, tetapi kemudian dinyatakan lulus di Universitas Nusa Cendana di Kupang, Nusa Tenggara Timur karena formasi di sana tidak memiliki pelamar. Namun, beberapa peserta yang dipindahkan ke lokasi baru ini akhirnya memilih mundur.
Terkait alasan pengunduran diri, BKN merinci terdapat 12 alasan utama yang dikemukakan oleh para CPNS. Alasan terbanyak adalah penempatan yang terlalu jauh dari domisili, dengan total 1.285 orang.
Selain itu, 320 orang menyebut terkendala izin keluarga, 156 orang karena kondisi kesehatan orang tua, dan 92 orang dinyatakan mengundurkan diri atas usulan instansi.
Ada juga yang memilih mundur karena sedang atau akan melanjutkan studi, terkendala kondisi kesehatan pribadi, terikat kontrak kerja lain, hingga merasa penghasilan sebagai PNS tidak sesuai ekspektasi.
“Memang benar, bagian terbesar bahwa karena jaraknya jauh. Kendala ini terutama terjadi pada formasi di bawah Kemendikbudristek karena sebaran kampusnya ada di seluruh Indonesia,” ujar Zudan.
Ia menambahkan sebenarnya ada kemungkinan pindah unit kerja setelah lima tahun, tergantung kebijakan instansi masing-masing.
Meski demikian, Zudan menegaskan tidak ada sanksi bagi CPNS yang mundur akibat skema optimalisasi.
“Ini sifatnya pilihan. Kalau mau diambil ya silakan, tidak diambil juga tidak apa-apa. Ini adalah niat baik dari negara agar tidak ada kekosongan formasi,” tegasnya.
Kebijakan optimalisasi ini sendiri berhasil menyerap 16.167 CPNS dari formasi yang semula berpotensi kosong, yang jika dibiarkan akan menimbulkan pemborosan anggaran karena tidak terisi.
