Suarapertama.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau resmi membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jaringan irigasi sekunder dan tersier di Osaka, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 ini menghabiskan anggaran lebih dari Rp11 miliar.
Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, membenarkan bahwa tim Pidana Khusus (Pidsus) telah menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Tri Karya (PETIR) pada 27 Desember 2024 lalu.
“Benar, tim Pidsus Kejati Riau sedang menangani laporan pengaduan tersebut dan saat ini sudah masuk tahap penyelidikan,” ujar Zikrullah, Minggu (27/4).
Menurutnya, jaksa telah mengumpulkan sejumlah dokumen, data, dan keterangan sebagai bahan awal pengusutan. Hasil pengumpulan awal ini mendorong tim untuk menindaklanjuti laporan dengan menaikkan status ke penyelidikan resmi.
“Langkah penyelidikan ini kami ambil untuk menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana dalam kegiatan tersebut,” tegas Zikrullah.
Proyek irigasi ini berada di bawah tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kontrak proyek senilai Rp11.120.000.000 ditandatangani pada 21 Februari 2022 dengan masa pengerjaan selama 300 hari kalender.
CV Pilar Jaya Persada dipercaya sebagai penyedia jasa pelaksana proyek. Sedangkan pengawasan proyek dilakukan oleh konsultan supervisi dari PT Hegar Daya bekerja sama (KSO) dengan PT Tata Bumi Konsultan.
Dari hasil penelusuran awal, pengerjaan proyek ini diduga tidak sesuai spesifikasi dan terkesan asal jadi. Dugaan tersebut menimbulkan indikasi potensi kerugian keuangan negara.
