Suarapertama.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen mendorong pencabutan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
“Perjuangan DPD RI ini sejalan dengan aspirasi masyarakat daerah,” kata Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam focus group discussion (FGD) membahas otonomi daerah dan pembentukan (DOB) sebagai upaya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di Gedung DPD RI, Selasa (20/5/2025).
Dikatakan Hemas, setiap peringatan Hari Otonomi Daerah, selalu saja muncul pertanyaan bernada protes dari daerah dengan adanya moratorium DOB sejak tahun 2006. Desakan untuk pembentukan DOB kian meningkat dengam adanya pembentukan DOB di wilayah Papua.
Pembentukan provinsi baru di Papua tersebut dibahas dalam 3 (tiga) tahun yang diinisiasi oleh Pemerintah dan DPR dengan pertimbangan DPD RI, sesuai kewenangannya. Dasarnya adalah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, serta penyesuaian atas Undang-Undang pembentukan provinsi, kabupaten dan kota.
“Sekalipun sudah diketahui ada moratorium pembentukan DOB, namun gemuruh aspirasi masyarakat dan daerah terus saja masuk ke DPD RI dan saya kira juga di DPR RI maupun ke pemerintah. Data April 2025 menunjukkan, tercatat 341 usulan DOB, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, bahkan belakangan muncul usulan daerah istimewa,” tutur GKR Hemas.
Sekarang, kata Ratu Hemas, ada angin segar berhembus di awal tahun 2025 untuk mencabut moratorium DOB tersebut. Menteri Dalam Negeri seusai rapat di DPR serta pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri pada saat Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI, untuk mengkaji kembali moratorium DOB, serta mempercepat perubahan UU Pemerintahan Daerah.
“Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI, bahkan dengan Kemendagri (Dirjen OTDA), sudah ada tekad yang sama. Sudah bersinergi dalam menyikapi tuntutan aspirasi masyarakat daerah untuk pembentukan DOB,” ujarnya.
FGD dengan narasumber Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, dan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Sumule Tumbo itu, GKR Hemas mengharapkan terbangun komitmen kuat antara DPR, DPD, dan Kemendagri dalam menjawab tuntutan DOB dan perwujudan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi.
Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kemendagri Sumule Tumbo menjelaskan, pemerintah saat ini sedang memproses Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah.
“Saat ini sudah masuk proses finalisasi. RPP tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah ini menyesuaikan keputusan dan kebijakan politik pemerintah dalam kebijakan moratorium pemekaran daerah,” ungkap Sumule Tumbo.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dengan tegas menyatakan bahwa moratorium yang diberlakukan oleh pemerintah bukan jawaban atas pemekaran daerah tapi pembiaran terhadap usulan DOB yang terus masuk hingga saat ini mencapai 343 usulan.
Menurutnya peraturan pemerintah yang akan diterbitkan tersebut dapat jadi pedoman dalam menilai secara objektif, terbuka dan akuntabel terhadap setiap usulan DOB. “Komisi II DPR RI telah meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan RPP Penataan daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah,” ucap Zulfikar Arse.
Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Abdul Kholik menyampaikan gagasan adanya Undang-Undang Omnibus Otonomi Daerah. Menurutnya, hal ini bisa menjadi terobosan dalam menyelesaikan permasalahan DOB.
“Pemerintah perlu membentuk Kementerian Koordinator Otonomi Daerah (?Menko Otda), agar fokus dan terkoordinasi dengan baik antar Kementerian dalam supporting otonomi daerah,” tutur Abdul Kholik. (*)
