Suarapertama.com – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani menyuarakan keprihatinan mendalam atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat pesisir utara Banten.
Ia menyatakan, masalah yang dihadapi masyarakat pesisir utara Banten bukan hanya teknis, melainkan menyentuh aspek kehidupan mendasar, seperti hilangnya mata pencaharian, akses pendidikan anak-anak, dan ketidakadilan dalam proses pembangunan.
“Tanah yang Bapak Ibu perjuangkan bukan sekadar lahan. Itu tempat kehidupan, tempat membangun keluarga dan masa depan,” ujar Nety dalam rapat dengar pendapat umum BAM DPR RI dengan perwakilan masyarakat pesisir utara Banten, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Ia menegaskan, proses pembangunan yang mengorbankan masyarakat kecil tidak bisa terus dibiarkan. Meski BAM DPR RI tidak memiliki kewenangan memanggil terkait secara langsung, dirinya menyatakan kesiapannya untuk menyampaikan rekomendasi evaluasi kepada pimpinan DPR RI dan menjembatani koordinasi antar komisi di DPR terkait.
“Kami sudah menerima informasi bahwa Komisi II dan IV DPR RI serta kementerian terkait telah turun ke lapangan. Namun, kami ingin mengidentifikasi lebih jauh agar rekomendasi yang dibuat nanti tidak setengah matang dan betul-betul mencerminkan realitas di lapangan,” imbuhnya.
Nety juga menyinggung pentingnya regulasi baru untuk melindungi nelayan tradisional, mengingat persoalan ini telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa solusi konkret. Ia mengaku prihatin terhadap hilangnya penghasilan warga dan masa depan pendidikan anak-anak yang menjadi korban tidak langsung dari proyek pembangunan yang disebut-sebut masih berjalan namun belum berpihak pada masyarakat.
“Setiap pembangunan harus disertai skema perlindungan. Tidak boleh ada masyarakat yang dikorbankan atas nama kemajuan,” tegasnya.
Nety mengapresiasi masyarakat yang tetap memilih jalur konstitusional dalam menyampaikan aspirasi. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto, harus dijawab dengan kebijakan nyata yang berpihak kepada rakyat kecil.
“Masyarakat masih percaya pada negara, pada Presiden Prabowo. Jangan biarkan kepercayaan ini tergerus oleh ketidakadilan,” pungkas politisi PKS itu. (*)
