Suarapertama.com – AKBP Angga Febrian harus meninggalkan jabatan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kuantan Singingi (Kuansing) yang didudukinya sejak 9 Januari 2025 lalu.
Ia kini dimutasi ke Polres Dumai berdasarkan Surat Telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bernomor ST/1421/VI/KEP./2025 hingga ST/1425/VI/KEP./2025. yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Anwar pada 24 Juni 2025.
Meskipun masa jabatannya belum genap enam bulan, AKBP Angga meninggalkan catatan penting dalam penegakan hukum di Kuansing, terutama terkait upaya pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang selama ini menjadi masalah lingkungan dan sosial yang cukup kompleks.
Dalam kurun waktu singkat, tepatnya pada 9 –18 Januari 2025, jajaran Polres Kuansing berhasil mengungkap 20 kasus PETI dan memusnahkan 68 rakit dompeng. Operasi penertiban berlanjut pada 14 Januari dengan pemusnahan tambahan 9 rakit di sejumlah titik rawan tambang liar.
Selain tindakan represif, jajaran Polres juga gencar menggelar puluhan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak tambang ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.
Salah seorang masyarakat Kuansing, Susanto menilai pendekatan yang dilakukan AKBP Angga cukup progresif. “Penertiban ini adalah wujud nyata dari komitmen menjaga lingkungan dan menegakkan hukum. Tapi ke depan, perlu langkah yang lebih menyeluruh hingga ke aktor intelektual di balik aktivitas ilegal ini,” ujarnya.
Namun demikian, sejumlah kalangan menilai bahwa operasi yang dilakukan selama kepemimpinan AKBP Angga masih terkesan bersifat insidental, dan belum sepenuhnya menyentuh jaringan pemodal dan penadah yang menjadi dalang utama dalam rantai bisnis tambang ilegal.
Meski beberapa penadah sempat ditangkap pada akhir Mei dan Juni, penanganan terhadap kelompok terorganisir dinilai belum optimal.
Mutasi yang terjadi di tengah jalan lantas memunculkan pertanyaan dari publik: apakah pergantian ini akan memutus kesinambungan agenda penegakan hukum terhadap PETI, atau justru memperkuatnya? Pasalnya, keberhasilan dalam menghentikan praktik tambang liar tidak hanya bergantung pada kekuatan operasi lapangan, tetapi juga konsistensi kebijakan dan strategi yang bersifat sistemik.
Kini, tongkat komando di Polres Kuansing dipegang oleh AKBP Raden Ricky Pratidininggrat yang sebelumnya menjabat Kapolres Kepulauan Anambas.
Harapan besar masyarakat tertuju padanya agar tidak hanya meneruskan jejak AKBP Angga, tetapi juga mampu memperkuat kerja sama dengan pemda, dinas lingkungan, tokoh adat, dan lembaga masyarakat sipil untuk memberantas tambang emas ilegal hingga ke akar-akarnya.
Jika momentum ini tidak dijaga, operasi pemberantasan PETI hanya akan menjadi catatan sementara, tanpa perubahan signifikan terhadap kondisi lingkungan dan supremasi hukum di Kuansing.
