Wacana Badan Gizi Nasional membawa program Makan Bergizi Gratis ke Arab Saudi mendapat kritik dari Anggota Komisi IX DPR RI yang meminta pemerintah fokus memenuhi kebutuhan anak sekolah di dalam negeri.
NARASINEWS.ID – Wacana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak Indonesia yang bersekolah di Jeddah, Arab Saudi, menuai kritik dari Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago. Menurutnya, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pemerataan program MBG di dalam negeri sebelum mengembangkan program tersebut ke luar negeri.
Irma menilai masih banyak siswa di berbagai daerah Indonesia yang belum mendapatkan manfaat program MBG. Karena itu, BGN diminta fokus memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dan tepat sasaran bagi anak-anak di tanah air.
“Menurut hemat saya, kita urus dulu yang di dalam negeri, masih banyak anak sekolah di dalam negeri yang belum mendapatkan jatah MBG,” kata Irma kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).
Selain pemerataan distribusi, Irma juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas program MBG. Menurutnya, pemerintah perlu membuktikan bahwa program tersebut benar-benar mampu meningkatkan imunitas dan kecerdasan anak serta berkontribusi terhadap penurunan angka stunting.
Ia berharap setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat memastikan kualitas dan nilai gizi makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat sesuai tujuan awal program.
“Fokus dululah urus yang di dalam negeri agar fungsi MBG di dalam negeri dapat dibuktikan, betul-betul dapat meningkatkan imunitas anak dan IQ anak juga menurunkan tingkat kelahiran anak stunting dengan fokus pada nilai gizi yang didistribusikan setiap SPPG,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irma mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kemampuan fiskal negara sebelum memperluas cakupan program ke luar negeri. Menurutnya, apabila program MBG diberikan kepada anak-anak pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, maka tuntutan serupa berpotensi muncul dari komunitas pekerja migran Indonesia di negara lain.
“Jika bicara hak, anak-anak BMI di seluruh dunia juga berhak mendapatkan program yang sama. Namun lihat juga kemampuan fiskal negara untuk bisa melaksanakan itu, belum lagi nanti kontrolnya di tiap negara yang minta juga,” katanya.
Ia mencontohkan Malaysia yang memiliki jumlah pekerja migran Indonesia lebih banyak dibanding Arab Saudi dan juga membutuhkan perhatian pemerintah.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mewacanakan penerapan program MBG bagi siswa di Sekolah Indonesia Jeddah saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi.
Menurut Dadan, terdapat sekitar 1.081 anak pekerja migran Indonesia yang bersekolah di lembaga pendidikan tersebut. Dalam kunjungannya, para siswa disebut menyampaikan harapan agar dapat menikmati program MBG sebagaimana yang diterima oleh siswa di Indonesia.
“Saya diminta datang ke Sekolah Indonesia Jeddah, di mana di situ ada kurang lebih 1.081 anak-anak pekerja migran yang dididik di Sekolah Indonesia Jeddah, dan saya kira ini program yang bagus karena bisa membuat anak-anak pekerja migran itu punya harapan masa depan,” ujar Dadan.
Ia menjelaskan bahwa usulan tersebut masih berupa wacana dan akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
Apabila mendapat persetujuan, program MBG di Sekolah Indonesia Jeddah berpotensi menjadi proyek percontohan yang nantinya dapat diterapkan pada komunitas pekerja migran Indonesia di negara lain.
“Jadi kita tadi datang untuk melihat dan nanti saya akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kita membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Sekolah Indonesia Jeddah. Ini bisa menjadi suatu pilot project,” kata Dadan.
Wacana tersebut kini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran negara, pemerataan manfaat program MBG di dalam negeri, serta kemungkinan perluasan layanan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. (Hasbi)
