Suarapertama.com – Sebagai langkah harmonisasi dan sinergisitas, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar kunjungan kerja dan silaturahmi ke Kantor Pertanahan (Kantah) ATR-BPN Meranti. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM, MM., didampingi sejumlah pejabat utama pemerintah daerah dan pejabat terkait, Selasa (17/6/2025).
Dalam arahannya, Wakil Bupati Muzamil menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dengan ATR-BPN, guna menyelesaikan segala bentuk persoalan pertanahan dan tata ruang sebagai bagian dari pembangunan daerah.
Ia mengungkapkan, saat ini Pemkab Kepulauan Meranti tengah dihadapkan pada sejumlah persoalan klasik diantaranya aset hibah pemerintahan terdahulu dan terkendalanya pembangunan akibat kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Disamping itu, peningkatan pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga peluang mendatangkan investasi bagi daerah juga menjadi ‘concern’ pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.
“Membangun daerah tidak cukup hanya dengan semangat dan itikad baik saja, melainkan juga harus ditunjang dengan pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang baik pula. Untuk itu, kita harus punya semangat yang sama dan membuang segala bentuk ego sektoral dalam mengidentifikasi dan menemukan solusi terbaik atas persoalan yang ada,” ajak Wabup Muzamil.
Menyambut baik kunjungan itu, Kepala Kantor Pertanahan (ATR-BPN) Kabupaten Kepulauan Meranti Dat Januarta Ginting, beserta jajarannya menyatakan siap berkolaborasi dan mendukung arah kebijakan pemerintah daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Pak Wakil Bupati beserta jajaran dikantor kami. Arahan dan bimbingan Pemerintah Daerah sebagai ‘orang tua’ kami sangat kami butuhkan, tentunya kami siap meningkatkan kolaborasi dan mendukung arah kebijakan pemerintah daerah kedepannya,” ucap Dat Januarta Ginting.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, disepakati pembentukan tim kerja bersama yang terdiri dari unsur penerintah daerah dan Kantah ATR-BPN Kepulauan Meranti, sebagai bagian dari langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada.
