Suarapertama.com – For Papua MPR RI yang terdiri dari Anggota DPD RI dan DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik bersenjata yang terus berlangsung di Tanah Papua, khususnya di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Nduga.
Konflik antara aparat keamanan TNI/Polri dan kelompok bersenjata yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak serta memaksa puluhan ribu warga sipil mengungsi.
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan For Papua MPR RI tengah membangun komunikasi aktif untuk menyusun langkah politik strategis guna menyelesaikan konflik Papua secara menyeluruh.
“Kami membangun komunikasi dengan pimpinan MPR RI untuk merumuskan satu persepsi bersama mengenai arah penyelesaian persoalan Papua. Ini bukan sekadar persoalan pembangunan atau ekonomi, melainkan persoalan politik yang telah berlangsung hampir 70 tahun,” ucap Yorrys, di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/25).
Senator asal Papua Tengah ini menambahkan pihaknya telah menyusun rencana untuk bersilaturahmi dengan pemerintah pusat guna meminta arahan langsung dari Presiden RI mengenai langkah yang akan diambil terhadap Papua. “Pentingnya duduk bersama secara setara untuk membangun dialog terbuka antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua,” cetusnya.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma turut menyerukan perlunya pendekatan damai dan dialog sebagaimana yang pernah diterapkan dalam penyelesaian konflik di Aceh melalui Perjanjian Helsinki.
“Pemerintah sudah memiliki referensi yang baik dalam penanganan konflik di Aceh. Pendekatan dialog yang inklusif dan cepat dalam pengambilan kebijakan politik sangat dibutuhkan untuk menghindari jatuhnya korban sipil lebih lanjut,” ungkap Filep.
Filep menekankan bahwa pentingnya kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan Papua secara adil, bermartabat, dan berkelanjutan. Untuk itu, For Papua MPR RI mendorong dibukanya ruang dialog yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua, tokoh adat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya. “Dialog ini demi menciptakan Papua yang damai, adil, dan sejahtera,” harapnya. (*)
