Suarapertama.com – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Dukungan ini disampaikan Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles saat memimpin rapat koordinasi terbatas yang digelar di Kantor Bupati Rokan Hilir, Senin (26/05).
Dihadapan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, menyampaikan urgensi percepatan realisasi proyek pembangunan Sekolah Rakyat ini.
Dia menegaskan pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau diskusi semata, melainkan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.
Berdasarkan hasil rapat, diketahui lokasi pembangunan Sekolah Rakyat direncanakan di kawasan bekas Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Ujung Tanjung, yang saat ini dalam kondisi tidak termanfaatkan secara optimal.
“Jangan sekadar terjebak dalam forum rapat. Bila perlu, esok pagi kita turun langsung ke lokasi eks Kampus IPDN untuk melakukan peninjauan dan menginisiasi aksi nyata,” tegas Wakil Bupati saat memimpin rapat.
Mengingat Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang melibatkan dukungan lintas kementerian, Wabup mendorong agar seluruh OPD turut aktif, termasuk dengan mengoptimalkan kolaborasi bersama sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saya minta program ini dikawal serius. Hari ini juga kita harus menguasai detail teknis di lapangan,” ujarnya menekankan urgensi koordinasi teknis lintas dinas.
Sebagai langkah awal, dia meminta kepada personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk segera membersihkan kawasan kampus dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja.
“Besok pagi kita mulai bertindak. Tanyakan semua kebutuhan teknis di lapangan secara detail,” instruksinya kepada jajaran OPD yang hadir.
Terkait kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya tenaga pendidik, Wabup meminta Dinas Pendidikan segera menyusun mekanisme rekrutmen berbasis assessment yang profesional dan transparan. Ia juga menegaskan bahwa sebanyak 27 orang tenaga pendidik yang direkrut nantinya harus bersedia tinggal di lingkungan sekolah, dan sebisa mungkin diambil dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) lokal.
“Yang paling penting, pengajar harus berasal dari Rohil, bukan dari luar daerah,” pungkasnya,
