Suarapertama.com – Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kuantan Singingi, Nafisman, menghadiri rapat koordinasi bersama Ketua DPRD Kuansing di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Senin (19/5).
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan DPRD terkait upaya pemberantasan korupsi di daerah.
Dalam rapat tersebut, Nafisman mengungkapkan terdapat sejumlah poin penting yang menjadi acuan komitmen bersama. Di antaranya, penolakan terhadap segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi yang dapat dianggap sebagai suap serta komitmen untuk tidak melakukan pemerasan atau tindakan pidana korupsi lainnya.
Selain itu, dukungan terhadap penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi juga menjadi fokus utama. Pemerintah daerah diharapkan melaksanakan upaya pencegahan korupsi dengan berpedoman pada Monitoring Center of Prevention (MCP).
Tahapan perencanaan penganggaran APBD pun ditekankan agar dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usulan dari masyarakat melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran hasil reses harus menjadi acuan utama dalam menyusun rencana APBD, dengan memperhatikan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
Nafisman juga menyampaikan pentingnya penyusunan APBD berdasarkan RPJMD yang berfokus pada skala prioritas, termasuk penganggaran wajib dan mandatory spending tanpa memaksakan anggaran untuk menghindari defisit.
Larangan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), hibah, dan bantuan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan turut disoroti dalam komitmen tersebut.
Pada aspek pengawasan, penguatan fungsi DPRD dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dinilai krusial untuk memastikan integritas dan transparansi pengelolaan anggaran.
“Komitmen ini merupakan langkah nyata untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta mencegah praktik korupsi di Kuansing,” ujar Nafisman.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari daerah lain di Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
