Suarapertama.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kuota impor sapi kecil alias bakalan ditambah sebanyak 184 ribu ekor pada tahun ini.
Awalnya, kuota impor sapi bakalan adalah 300 ribu ekor pada 2025. Pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan tambahan pembelian sapi dari luar negeri tersebut penting untuk menggerakkan perekonomian nasional.
“Saya sudah bicara, kalau memang kita fokusnya bakalan, nanti kita bebasin saja. Enggak usah dikuota-kuota lagi kan kalau kita pengin penggemukan (sapi bakalan),” beber Zulhas beres Rapat Perubahan Neraca Komoditas 2025 di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (16/5).
“Artinya, yang diatur (kuota impor) daging beku … Kalau beku enggak ada nilai tambahnya. Beli beku, dagingnya es di sana, masuk sini langsung jual. Jadi, harganya bisa lebih murah daripada kita menggemukkan (sapi bakalan),” jelasnya.
Oleh karena itu, pemerintah resmi mengurangi separuh kuota impor daging kerbau beku dari 200 ribu ton menjadi 100 ribu ton. Sedangkan impor daging sapi beku tahun ini tetap 180 ribu ton alias tak ditambah.
Zulhas menegaskan pengendalian impor daging beku ini penting agar peternak di dalam negeri tak bangkrut. Ia mengatakan ini sejalan dengan pilihan pemerintah untuk menggemukkan sapi bakalan. Sapi-sapi kecil yang diimpor nantinya bakal dibesarkan oleh petani atau peternak lokal dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun.
“Itu ada petaninya, ada petani rumput, ada makanan jagung. Jadi, banyak yang terlibat (dalam penggemukkan sapi bakalan),” ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
“Sapi bakalan itu belinya masih kecil, diimpor, digemukkan di sini melibatkan ratusan ribu petani. Dikasih makan, ada jagungnya, ada rumputnya, punya nilai tambah. Itu yang kita bebaskan. Artinya, kalau ini banyak, petaninya banyak, peternaknya banyak, maka yang bekunya harus dikendalikan,” tambahnya.
Di lain sisi, ia menyinggung usulan Kementerian Perindustrian untuk menambah kuota impor jagung. Ia tegas menolak usul itu karena sekarang sedang dalam masa panen raya dan negara berusaha all out menjaga harga pembelian pemerintah (HPP) jagung di Rp5.500 per kg.
Zulkifli juga curhat dimarahi sejumlah pihak di kampung halamannya di Lampung, gara-gara jatuhnya harga singkong di sana. Kendati demikian, ia mengaku Kemenko Pangan tak bisa berbuat dalam menetapkan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong serta tapioka.
Zulhas menyebut urusan itu masih di bawah kewenangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Ini sudah didatangi demo saya, wah sudah habis kami ini, Kementerian Pertanian sama kami. Ternyata kuncinya itu masih di Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” beber Zulkifli
“Baru sekarang kita mau urus, usulan prakarsanya Kementerian Perdagangan untuk lartas yang bidang pangan dipindah ke kita (Kemenko Pangan), tapi kan baru diurus ini. Sekarang masih di menko perekonomian,” tandasnya.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memang mendorong pemerintah pusat segera menetapkan lartas impor singkong dan tapioka. Ia menilai aturan yang dibuatnya soal harga dasar singkong senilai Rp1.350 per kilogram belum cukup untuk melindungi petani.
