Suarapertama.com – Pemprov Riau berwacana menjual aset Stadion Utama Riau. Pasalnya, stadion megah eks PON XII Riau itu dianggap hanya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Minimnya kucuran dana untuk perawatan venue venue PON Riau membuat Stadion yang harusnya menjadi kebanggaan masyarakat Riau tersebut tidak terawat, karena mengingat tingginya biaya perawatan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya dari APBD Riau.
Sebelumnya, pengelolaan aset-aset eks Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII di Riau tahun 2012 lalu terus mendapatkan sorotan.
Pasalnya, aset-aset tersebut belum terkelola dengan baik dan juga menyedot biaya perawatan yang cukup tinggi.
Gubri Abdul Wahid mengatakan, salah satu aset eks PON yang mendapat perhatiannya yakni adalah Stadion Utama Riau yang ada di Jalan Naga Sakti, Pekanbaru.
Aset yang pernah digunakan untuk pembukaan dan penutupan PON tersebut menelan biaya pembangunan sebesar Rp1,2 triliun.
“Biaya pembangunan Stadion Utama Riau ini mencapai Rp1,2 triliun. Tapi sampai saat ini belum terkelola dengan baik,” kata Gubri pada kegiatan Rapat Kerja Perangkat Daerah (RKPD), di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat (2/5) lalu.
Oleh sebab itu, demikian Gubri, dirinya telah mempertimbangkan untuk menjual dengan menawarkan stadion tersebut kepada investor swasta.
“Saya sudah berpikir untuk menjual Stadion Utama. Beberapa sudah saya tawarkan ke investor, tapi memang belum ada yang berminat,” ujarnya.
Anggota DPRD Riau, Edi Basri menolak terkait wacana Gubernur Riau Abdul Wahid yang ingin menjual stadion tersebut. Apalagi, dana yang dikeluarkan untuk membangun stadion tersebut tidaklah sedikit.
Menurutnya, menjual venue eks Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 lalu bukanlah solusi. Apabila pemerintah menjual stadion tersebut, artinya Pemerintah Provinsi Riau tak lagi mampu mengelola aset tersebut.
“Kita menolak kalau stadion itu dijual. Pemerintah Provinsi Riau jangan sampai melepas sepenuhnya aset tersebut kepada swasta. Karena kalau dilepas, pemerintah tidak lagi memiliki status kepemilikan lagi atas aset tersebut,” ujar Edi, Ahad (4/5).
Ia menyebut, Komisi III DPRD Riau telah menyampaikan beberapa saran terkait pengelolaan Stadion Utama Riau agar tidak membebani APBD. Mulai dari disewakan hingga kerjasama pemanfaatan (KSP) dengan pihak swasta.
“Kami jauh-jauh hari dari Komisi III sudah sampaikan masukan agar pengelolaan Stadion Utama dilakukan oleh pihak ketiga. Sehingga tidak membebani APBD,” katanya.
“Akan tetapi, kalau pilihannya menjual, artinya Pemerintah Provinsi Riau tidak mampu lagi untuk mengelola. Stadion itu kebanggaan kita, jangan gagal kelola,” sambungnya.
