Skip to content
Suara Pertama

Suara Pertama

Bersuara dengan Berita

Primary Menu
  • Home
  • Politik
  • Ekonomi & Bisnis
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Teknologi
  • Olahraga
  • Hiburan
  • Gaya Hidup
  • Opini
  • Lainnya

Rotasi Kepala OPD di Riau Tunggu Izin dari BKN dan Mendagri

Riko 16 April 2025
Rotasi Kepala OPD di Riau Tunggu Izin dari BKN dan Mendagri

Suarapertama.com – Gubernur Riau, Abdul Wahid, sudah mengajukan evaluasi Pejabat Tinggi Pratama (PTP) dilingkungan Pemprov Riau, ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ke Mendagri.

Evaluasi ini merupakan bagian dari evaluasi untuk mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan merotasi dan mutasi pejabat yang saat ini menduduki kepala OPD.

“Lagi berproses lah ya, untuk rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Riau. Menunggu izin dari BKN dan Mendagri,” ujar Gubri Abdul Wahid. 

Sementara itu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Kompetensi, BKD Provinsi Riau, Budi Fakhri, mengatakan, pihaknya masih menunggu izin BKN dan Mendagri, dalam minggu ini diperkirakan akan keluar. 

“Saat ini kita masih menunggu izinnya, lagi berproses pengajuan izin, tentunya menunggu izin dari BKN dan Mendagri untuk rotasi dan mutasi pejabat eselon II dilingkungan Pemprov Riau. Semua pejabat dilakukan rotasi dan mutasi,” jelas Budi. 

Dijelaskan Budi, seluruh kepala OPD dilingkungan Pemprov Riau ini akan menjalani proses tes uji kompetensi presentasi dan wawancara, bersama tim Panitia seleksi (Pansel) BKD Riau. Rotasi dan mutasi terhadap kepala OPD dilingkungan Pemprov Riau, merupakan hal yang bisa dan sesuai dengan arahan pimpinan.

“Rotasi dan evaluasi menyesuaikn dengan jembatan yang akan diisi, dan juga mengisi kekosongan kepala OPD yang ditinggalkan pejabat yang sudah pensiun, dan yang masih kosong,” jelas Budi.

“Setelah rotasi dan mutasi selanjutnya akan dibuka assesment kepala OPD, kan ada beberap OPD yang di jabat Plt atau Plh. Setelah pengisian rotasi dan mutasi kepala OPD dilanjutkan pengisian kepala OPD melalui assesment,” tambahnya. 

Selanjutnya ketika disinggung mengenai izin untuk mengisi jabatan defenitif Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Riau, Budi mengatakan, untuk assesment pengisian jabatan Sekdaprov juga menunggu izin BKN dan Mendagri. 

“Sama pengajuannya untuk assement Sekdaprov juga menunggu izin, kalau sudah keluar baru dibuka pendaftaran untuk posisi Sekdaprov,” jelasnya. 

Sebelumnya diberitakan, saat ini di jajaran kepala OPD dilingkungan Pemprov Riau tercatat ada 10 Pelaksana tugas (Plt). Selanjutnya juga ada sebanyak 18 OPD yang akan diisi karena pada tahun ini akan ada pejabat yang akan memasuki masa pensiun. Sedangkan untuk jabatan Sekdaprov masih di jabat oleh Pj Sekdaprov Taufik OH.

Continue Reading

Previous: Kurangi Ketergantungan ke AS, Pemerintah Diminta Percepat Diversifikasi Pasar Ekspor
Next: Seratus Ribu Warga Israel Tanda Tangan Petisi Tolak Perang

Berita Terkait

Disinyalir Masuk Kawasan Hutan, Bupati Kasmarni Cari Solusi Redam Konflik

Disinyalir Masuk Kawasan Hutan, Bupati Kasmarni Cari Solusi Redam Konflik

Riko 17 Juni 2025
10 OPD Terima Penghargaan dari Pemkab Rohil

10 OPD Terima Penghargaan dari Pemkab Rohil

Riko 17 Juni 2025
LPS Diminta Sepakati Besaran Iuran Sampah dengan Warga

LPS Diminta Sepakati Besaran Iuran Sampah dengan Warga

Riko 17 Juni 2025

Berita Terbaru

  • Disinyalir Masuk Kawasan Hutan, Bupati Kasmarni Cari Solusi Redam Konflik
  • 10 OPD Terima Penghargaan dari Pemkab Rohil
  • LPS Diminta Sepakati Besaran Iuran Sampah dengan Warga
  • Wanita di Inhu Jadi Korban Pemerasan Love Scamming, Pelaku Diringkus
  • RAPP Kembangkan Peternakan Rakyat Lewat Program Mitra Bina di Kampar
Copyright © All rights reserved. | Suarapertama.com